Menu

Struktur Pengelolaan Keuangan Negara

Implementasi Desentralisasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Pembagian Kewenangan

  1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur kewenangan Kepala SKPD dalam pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD-nya lebih dominan dibandingkan PPKD (DPPKAD).  
  2. Efektif dimulai sejak tahun 2005, Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran (PA), memiliki kewenangan sebagai otorisator dan sekaligus sebagai ordonnator bagi anggarannya masing-masing.  
  3. Sedangkan PPKD (DPPKAD), beserta jajarannya, sebagai Bendahara Umum Daerah, hanya memiliki kewenangan comptable.

Tanggung Jawab

  1. Kepala SKPD merupakan lastgevers (pemberi mandate/ perintah) yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan PPKD/BUD (DPPKAD) yang merupakan lasthebbers (penerima mandate/perintah).  
  2. Oleh sebab itu, semua perintah Kepala SKPD beserta jajarannya dalam hal pengeluaran Negara/Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Surat Perintah Membayar (SPM), sepanjang sesuai persyaratan administratif yang ditentukan, harus dilaksanakan pencairan dananya.
  3. Hal ini, harus dilakukan karena semua tanggungjawab terhadap keputusan yang dilakukan merupakan tanggungjawab SKPD teknis yang bersangkutan. 
    (Resume pendapat Prof. Dr. Muhsan, SH, Mantan Hakim Agung Bidang Tata Usaha Negara, Professor Hukum Administrasi Negara)
  4. Pembagian kewenangan antara PPKD dan SKPD teknis didasarkan pula pada prinsip let’s the manager manage.
  5. Prinsip tersebut pada hakekatnya menyatakan bahwa anggaran tersebut diajukan/diminta oleh SKPD Teknis, disetujui oleh DPRD kepada SKPD Teknis untuk membiayai kegiatan yang diusulkan, diputuskan penggunaannya dan dilaksanakan sendiri oleh SKPD Teknis yang bersangkutan, dan konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPD Teknis.
  6. Singkatnya, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, anggaran setiap SKPD harus dikelola sendiri oleh masing - masing SKPD.
    (Resume pendapat Drs. Siswo Sujanto, DEA, sebagai Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket UU Bidang Keuangan Negara)

 

Terakhir diperbarui padaSelasa, 08 Januari 2013 14:02
Lebih lanjut dalam kategori ini: Era Baru Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah »
kembali ke atas

Artikel

 


DPPKAD Kabupaten Ponorogo
Jl Alun-Alun Utara No 09 Ponorogo
0352 - 481612
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.